Golkar : Interpelasi Jalan Terus

Penggunaan hak interpelasi atas dukungan pemerintah terhadap Resolusi 1747 DK PBB bisa bergulir kepada proses pemakzulan impeachment terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu akan terjadi bila Presiden tidak bisa menjelaskan dengan baik alasan-alasan mendasar soal dukungan terhadap Resolusi 1747.
Demikian diungkapkan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Yorris Raweyai dalam rapat kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Kamis (29/3) malam.
Menurut Yorris, tidak ada lagi cara-cara lama yang akan terjadi ketika Presiden terancam interpelasi maka semua pimpinan Fraksi dan partai dipanggil.
"Interpelasi akan berjalan terus karena penjelasan Pak Menteri terlalu normatif. Presiden harus jelaskan kepada DPR dalam sidang paripurna, dan bila tidak memuaskan bisa berlanjut kepada proses impeachment," kata Yorris sambil meminta komitmen anggota Komisi I untuk terus mempertahankan interpelasi Resolusi 1747.
Sedangkan Andreas Pareira (FPDIP) menyatakan, forum Komisi I setelah mendengarkan penjelasan Hassan harus tetap memberikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna DPR bahwa interpelasi Resolusi 1747 harus terus berjalan.
"Penjelasan Presiden akan membuka black box dari misteri dukungan Indonesia atas Resolusi 1747," cetus Andreas.
Dedy Djamaluddin Malik (FPAN) dalam pandangannya menyatakan, dukungan pemerintah terhadap Resolusi 1747 membuat Hassan harus masuk dalam daftar panjang resuffle yang harus dilakukan oleh Presiden.
"Iran akan menjadi Irak kedua. Apakah Indonesia akan bertanggungjawab dengan genosida yang akan terjadi. Komisi I harus terus rekomendasikan interpelasi terus berjalan," ungkap Dedy. miol

PKS Story