DPR Cecar Menlu Wirajuda

Surat usulan interpelasi nuklir Iran yang didukung 132 anggota dewan, telah diterima pimpinan DPR. Selanjutnya, hak interpelasi ini akan ditindaklanjuti Badan Musyawarah (Bamus) DPR, apakah bisa menjadi agenda sidang paripurna.

Menurut Ketua DPR, Agung Laksono, pemerintah tidak perlu khawatir terhadap rencana interpelasi ini karena bukan untuk menjatuhkan pemerintah. ''Interpelasi merupakan hak bertanya, dan bukan hak angket,'' kata Agung di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (29/3).

Hak bertanya, sebelumnya juga pernah digulirkan DPR terkait maraknya penderita gizi buruk. ''Dan saat itu direspons baik oleh pemerintah,'' jelas Agung. Interpelasi diajukan karena pemerintah berubah sikap terhadap program nuklir Iran.

''Sepertinya kita tak memercayai Iran mengembangkan nuklir untuk keperluan damai, seperti telah disampaikan langsung oleh Presiden Iran, Ahmadinejad, maupun ketua parlemen dan pejabat Iran lainnya yang berkunjung ke DPR,'' urai Agung. Padahal, Indonesia semestinya memosisikan diri sesuai amanat UUD 1945 yang menekankan politik luar negeri bebas aktif.

Namun, Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo, mengingatkan, supaya tidak dicap plin-plan, DPR harus komitmen menjadikan agenda itu tak kandas di tengah jalan. ''Kalau sudah dibacakan, kami minta pimpinan konsisten membawa usul hak interpelasi ini ke rapat bamus. Jangan sampai masyarakat kembali menilai DPR tidak konsisten,'' jelas dia.

Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menambahkan, dalam konteks demokrasi, interpelasi merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR, karena itu perlu dihargai. Meski demikian, dia menegaskan, hak tersebut harus dikelola dengan cara terhormat agar masyarakat tak apatis dan menimbulkan kesan main-main dengan hak itu. ''Jangan hanya hangat di awal, tapi kemudian gembos dan tidak jelas.''

Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Darwin Z Saleh, sikap RI menyetujui Resolusi DK PBB No 1747, sudah tepat. Jika tak menyetujui, RI tak diperkenankan turut menyusun rancangan resolusi. `'Kalau tidak ikut menyusun, kita tidak bisa melunakkan rancangan itu,'' jelasnya.

Menurut Menlu, Nur Hassan Wirajuda, resolusi itu tak hanya berisikan sanksi, tapi juga berbicara mengenai upaya damai. Bahkan, dalam lampiran II resolusi terdapat insentif-insentif untuk Iran. ''Kenapa kita harus kebakaran jenggot hanya mendengar kata sanksi. Dalam diplomasi masih ada yang terbuka. Dunia masih terus bergulir,'' kata Hassan.

Mantan menlu, Ali Alatas, melihat posisi Indonesia di DK PBB memang sulit. Semua negara, baik anggota tetap maupun tidak tetap DK, sudah menyetujui resolusi untuk Iran. `'Masak kita break konsensus,'' kata Ali.republikaPKS Story