Investasi Israel di NTT, PKS Minta Kaji Ulang

Jakarta, myRMnews. Dalam perjanjian politik dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Keadilan Sejahtera meminta agar RI tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama urusan Palestina belum selesai. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengizinkan Israel melakukan investasi di NTT.

“Pemerintah harus mengkaji kembali rencana tersebut,” kata Untung Wahono, politikus PKS di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/9). Pernyataan Untung itu terkait rencana Grup Merhav, perusahaan swasta asal Israel untuk menanamkan investasi di NTT sebesar Rp 6 triliun lebih.

Menurut Untung, PKS juga sudah bertanya kepada kadernya yang berada di kabinet Menteri Pertanian Anton Apriantono apakah benar sudah merekomendasikan soal investasi biodiesel itu. Anton membantahnya sebab itu urusan pemerintah daerah, bukan urusan pusat.

Ia juga khawatir bila masuknya perusahaan Israel itu justru akan menciptakan kondisi yang tidak kondusif seperti memunculkan tindakan terorisme anti-Israel. “Sekarang ini sudah aman, tapi saya khawatir jika Israel jadi investasi ke Indonesia akan muncul kelompok-kelompok penentang dan ini bisa dimanfaatkan oleh teroris untuk menciptakan kondisi yang tidak aman lagi di Indonesia.”

Dikatakan olehnya, jadi harus dikaji lagi apakah suatu negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia diizinkan menanamkan investasi.

Sementara itu Sutan Bathoegana, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, secara pribadi juga tidak setuju dengan rencana investasi itu. ”Negara Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas anggota Komisi VII DPR ini. Ia juga khawatir bila Israel diizinkan berinvestasi di Tanah Air, maka akan membuka penjajahan negara Yahudi itu dan itu sangat berbahaya.