Problem Haji Indonesia-Malaysia Sama

JAKARTA (Suara Karya): Indonesia dan Malaysia banyak memiliki kesamaan problem dalam penyelenggaraan ibadah haji, seperti daftar tunggu yang terlalu panjang dan masalah perolehan pondokan di Tanah Suci.

Hal tersebut terungkap saat Senior General Manajer Tabung Haji Malaysia Dato`Syed Saleh Syed Abdul Rahman, bersilaturahmi dengan jajaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Slamet Riyanto, di Jakarta, Kamis (24/3).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab di ruang kerja Ditjen PHU tersebut, kedua pihak saling tukar informasi mengenai berbagai hal penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci.

Malaysia, yang dalam penyelenggaraan ibadah haji ditangani melalui manajemen Tabung Haji ternyata memiliki kesamaan problem, yaitu daftar tunggu yang terlalu banyak.
Daftar tunggu jemaah haji Indonesia kini sudah mencapai di atas satu juta orang dengan masa tunggu mencapai di atas 10 tahun. Namun di Malaysia, dengan 700 ribu orang yang masuk dalam daftar tunggu, ada yang baru bisa diberangkatkan naik haji 26 tahun mendatang.

Kuota haji Malaysia kini sekitar 9.980 orang. Sementara Indonesia sudah mencapai 221 ribu orang. Dalam pengaturannya, memang memiliki perbedaan. Di Indonesia, segala keputusan yang menyangkut kebijakan harus mendapat persetujuan parlemen. Seperti besar kecilnya ongkos naik haji. Sedangkan di Malaysia, tidak demikian.

Menurut Dato Syed Saleh Syed Abdul Rahman, kedatangannya ke Indonesia selain untuk memperkenalkan diri kepada Dirjen PHU sebagai orang baru dalam jajaran manajemen Tabung Haji, juga untuk mencari masukan perbaikan bagi penyelenggaraan ibadah haji.
Ia mengakui, Tabung Haji hingga kini tak mengalami masalah kendati dana yang diinvestasikan ke berbagai sektor. Sudah 49 Tabung Haji berjaya dan diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan bagi umat Islam yang menunaikan ibadah haji.

Sementara itu, Slamet Riyanto seperti dikutip Antara, berharap, kunjungan jajaran Tabung Haji tidak sekali ini saja. Ia juga berjanji pada saatnya akan bertandang ke Malaysia untuk saling tukar informasi untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan.
Keuangan Haji

Sementara itu, Kemenag menyatakan tak keberatan dengan keberadaan lembaga pengelola keuangan haji di luar instansi itu. Bahkan, gagasan menghadirkan lembaga tersebut muncul dari pemerintah. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Ghafur Djawahir. "Bukan siap lagi justru ini ide kemenag," ucapnya, di Jakarta, Rabu (23/3).

Ghafur mengatakan, gagasan lembaga pengelolaan haji itu muncul saat Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Kalla menggulirkan wacana agar dana haji yang jumlah besar dapat diinvestasikan dan manfaatnya dikembalikan kepada umat dan bangsa. Hanya saja, pengelolaan tersebut masih terkendala karena regulasi tidak memadai. UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaran Haji dan Umrah tidak cukup dijadikan dasar pengelolaan dana itu.

Sehingga, tutur Ghafur, regulasi yang mengatur pengelolaan itu kian dibutuhkan. Pemerintah lantas membuat rancangan undang-undang tentang pengelolaan dana haji. Salah satunya membahas Lembaga yang mempunya wewewang dan otoritas melakukan pengelolaan dana haji itu nantinya. Namun demikian, bentuk dan konsep lembaga tersebut masih belum bisa dipastikan. "Kemungkinan masih terbuka dan proses masih panjang," katanya.

Pemerintah, tutur Ghafur, mempertimbangkan masukan berbagai pihak terkait lembaga ini. Terkait investasi misalnya, belum ada investasi zero risk yang dikelola oleh swasta. Belum ada contoh lembaga swasta yang berhasil mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar. "Kalau diiinvestasikan rugi, jamaah haji tidak bisa berangkat, siapa tanggungjawab?," katanya.

Karena itu, ucap Ghafur, meski konsep dan bentuknya belum diketahui, tetapi pihaknya menegaskan lembaga tersebut nanti harus dikelola oleh profesional. (Yudhiarma)