Rapat interpelasi DPRD Depok Tentang kebijakan Wali Kota Nur Mahmudi Isma’il diputuskan digelar hari Rabu

DEPOK, KOMPAS - Rapat interpelasi DPRD Depok yang menyoroti enam kebijakan Wali Kota Nur Mahmudi Isma’il diputuskan digelar hari Rabu (11/12). Demikian Ketua DPRD Depok Naming Bothin kepada pers Senin (11/12) petang usai rapat panitia musyawarah (panmus) di DPRD Depok.
"Dalam rapat interpelasi nanti, lima fraksi menyampaikan pandangan menyoroti enam kebijakan Nur Mahmudi. Saya sudah minta Fraksi PKS juga hadir," kata Naming.Namun Wakil Ketua DPRD Depok Amri Yusra dari Fraksi PKS menegaskan, rapat Rabu 13 Desember mendatang baru rapat yang menentukan jadwal rapat paripurna pengusulan interpelasi. "Ini sesuai tatib DPRD Depok," kata Amri.
Sebagai salah satu dari tiga pimpinan DPRD, Amri mengaku hingga kini belum menerima surat usulan interpelasi. "Ini tidak sesuai etika politik," kata Amri Yusra.Anggota Fraksi PKS Qurtifa Wijaya yang hadir dalam rapat panmus juga menyampaikan hal senada. "Bagi Fraksi PKS, tidak perlu ada rapat interpelasi, karena persoalan yang diangkat bukan hal yang urgen, yang menyangkut kepentingan umum," kata Qurtifa.
Apakah Fraksi PKS hadir? "Kami belum bisa jawab soal ini. Tergantung pada agenda rapat paripurna nanti. Kalau pengajuan perlu atau tidak interpelasi, kami hadir," kata Qurtifa Wijaya.

www.pksplus.com