DPR: Bongkar Mafia Umrah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Komisi Agama DPR, Abdul Kadir Karding mengatakan, DPR siap membongkar adanya praktik mafia dalam penyelenggaraan umrah. DPR, kata dia, siap bekerjasama dengan aparat berwenang untuk mengungkap pihak-pihak yang kerap melakukan rekayasa dalam bisnis perjalanan ibadah tersebut.

Adanya praktik mafia mulai menyeruak tatkala 300 passpor calon jemaat umrah ditahan oleh pihak polisi. “Saya sudah mendengar kasus ditahannya beberapa passpor calon jamaah umrah. Ini tidak bisa diperkenankan dan sudah melanggar hal masyarakat,” ujar Karding saat dihubungi Republika, Rabu (13/4).

Menurutnya, permasalahan penahanan paspor sangat menganggu jamaah yang akan melakukan ibadah. Karena itu, DPR siap membuka siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam skandal penahanan passpor tersebut.

Sebelumnya, kisruh terjadi dalam penyelenggaraan umrah setelah polisi menyita sekitar 374 paspor yang diduga menggunakan visa palsu. Penyitaan dilakukan polisi terhadap salah satu anggota Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh). Penyitaan paspor diwarnai sejumlah keganjilan, mulai dari pelaporan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku perwakilan dari Pemerintah Arab Saudi.

“Penuh keganjilan, dia mengaku perwakilan dari pemerintah Arab Saudi, padahal di satu sisi, pemerintah Arab Saudi telah menyatakan bahwa visa yang dikeluarkan asli,” ujar Ketua Umum HIMPUH, Baluki Ahmad kepada Republika, Rabu (13/4).

Dia menjelaskan, ada banyak keganjilan dalam proses hukum, terutama soal status pelapor. Ada surat yang menyatakan pelapor adalah perwakilan pemerintah Arab Saudi, namun di satu sisi hal itu tidak diakui pihak kedutaan besar. Yang melapor itu adalah broker penyelenggara umrah. Dia inilah yang kerap mengacak-ngacak penyelenggaraan umrah,” bebernya.

Dia pun mendesak kepada pemerintah untuk mengusut broker tersebut yang diduga dibekingi oleh sejumlah tokoh dan aparat. Himpuh mengaku, akibat ulah yang dilakukan oleh sang broker, sejumlah calon jemaah umar dirugikan. Paspor mereka ditahan karena diduga visa keberangkatannya palsu. “Ini yang harus diusut mengapa paspor ditahan. Ini pelanggaran dan emerugikan masyarakat,” ujarnya. Akibat kejadiaan ini Himpuh mengaku dirugikan hingga 3 juta dollar AS.

Baluki membantah keras jika dikatakan, salah satu anggota Himpuh menjalankan praktik terlarang dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Sebaliknya, sang brokerlah yang kerap melakukan usaha yang tidak sehat. “Karena kami tidak ikut merekalah jadi diganggu,” katanya.

More about → DPR: Bongkar Mafia Umrah

Perketat Paspor Haji dan Umroh

JAKARTA - Tim Khusus DPR RI yang menangani pemulangan TKI Arab Saudi mendesak Direktorat Jendral Keimigrasian memperketat penerbitan paspor untuk tenaga kerja yang menggunakan jalur haji dan umrah. Pasalnya dari hasil temuan tim gabungan lintas komisi itu, banyak TKI ilegal masuk ke Timur Tengah dengan menggunakan paspor haji maupun umrah.

Ketua Tim Khusus DPR RI Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, praktik itu sudah berlangsung lama. "Dari pengakuan TKI ilegal di Arab Saudi, sekitar 80 persen mengaku bisa masuk ke Timur Tengah karena menggunakan jalur umrah dan haji," kata Irgan saat memimpin rapat dengar pendapat dengan pemerintah guna membahas masalah pemulangan TKI, Senin (4/4).

Menurutnya, bisa saja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak tahu tentang hal tersebut. Namun untuk Imigrasi, kata Irgan, pasti jelas tahu. "Tapi kenapa tidak meneliti dan memperketat penerbitan paspor?" tandas politisi PPP itu.

Parahnya, imbuh Irgan, begitu para TKI ilegal itu sudah berada di Timur Tengah dan mendapatkan tempat yang enak, mereka enggan kembali. "Kalau sudah enak, TKI tidak mau balik. Tapi kalau dapat perlakuan tidak enak, baru pemerintah dilibatkan. Karena itu, ini harus diperbaiki sistemnya. Jangan sampai, Kemenakertrans sudah ketat untuk pengiriman TKI, tapi Keimigrasian justru meloloskan TKI lewat paspor haji dan umrah ," ujarnya.

Irgan menambahkan, nantinya tim khusus akan mengundang Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penggunaan jalur haji dan umrah bagi para TKI ilegal. "Kita akan mempertanyakan masalah ini Menag. Kok bisa TKI menggunakan paspor haji dan umrah," pungkasnya

More about → Perketat Paspor Haji dan Umroh

Pengurusan Paspor Haji Telah Dimulai

Pengurusan paspor haji juga dibantu pihak travel.

Pembuatan paspor haji, dilakukan di 107 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.
Kementerian Agama (Kemenag) sudah memulai proses pembuatan dan penerbitan paspor haji untuk jamaah haji reguler Kamis, 1 Juli 2010 lalu. Pembuatan dan penerbitan ini dilakukan serentak di seluruh Tanah Air. Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Ghofur Dja-wahir mengatakan, dilakukannya proses pembuatan sejak awal itu supaya persiapan haji lebih longgar waktunya, "Agar pada saatnya nanti dapat segera dibuatkan visanya," jelasnya kepada Republika, baru-baru ini.

Abdul Ghofur menyatakan saat ini pembuatan paspor sudah berjalan dibekali dengan surat dari Menteri Agama. Sementara pihak Kementerian Hukum dan HAM juga sudah-bertindak. Dia menjelaskan untuk pembuatan paspor ini dibagi per regu dan sudah diatur jadwalnya. Sistem pembuatan paspor ini tidak terlalu sulit. Pertama, data jamaah haji disamakan dengan data pada sistem Kementerian Imigrasi. "Misalnya nama harus tiga kata, ini disesuaikan dulu," katanya. Selain itu, lanjutnya, pada data lama tidak terdapat nama ibu kandung. Namun, di imigrasi harus ada nama ibu kandung.

Menurut Abdul Ghofur, data-data jamaah sudah disamakan dan dikumpulkan berikut surat dan Menteri Agama. Setelah iitu, data dan berkas tersebut dimasukkan ke bagian informasi dan teknologi (IT) Imigrasi. Hasilnya, calon jamaah haji reguler, tidak lagi perlu repot mengurus administrasi. Kini mereka tinggal difoto, memberi sidik jari dan tandatangan di kantor imigrasi setempat.

Pembuatan paspor haji ini, dijelaskan Abdul Ghofur, dilakukan di 107 kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Dan untuk jadwalnya akan diatur oleh pihak Kanwil Agamadan pihak Hukum dan HAM Provinsi.

Tahun ini, lanjutnya, ada perubahan dalam sistem pembayaran paspor. Sebab berkaca dari pengalaman tahun lalu, ada permasalahan dalam sistem pembayaran.

Tahun lalu dibayarkan langsung ke kas negara dan ternyata mengalami kesulitan. "Tahun ini sistemnya bukan ke kas negara, tapi dititipkan ke Kemenag wilayah dan dibayarkan langsung ke imigrasi setempat," katanya.

Dalam pembuatan paspor ini, diambil dari dana optimalisasi haji. Uang tersebut merupakan hasil dari deposito dana jamaah haji. Uang tersebut sudah mulai dikirim ke daerah-daerah. "Tahun ini untuk 194 ribu calon jamaah kita berikan dana 53 miliar rupiah," jelasnya.

Tahun lalu, Kemenag menjanjikan ada pengembalian uang bagi calon jamaah yang sudah punya paspor terlebih dahulu. Se-dangkan tahun ini akan berbeda, jamaah yang sudah punya paspor tidak ada pengembalian uang. "Yang sudah punya paspor dimohon kesadarannya, tidak usah minta uang," katanya.

Sedangkan untuk yang belum punya paspor, Abdul Ghofur menghimbau janganlah membuat paspor duluan. Ia mengajak agar calon jamaah haji membuat paspor berbarengan dengan calon jamaah lainnya.

Walaupun ia mengakui kemampuan kantor imigrasi setiap daerah berbeda-beda, tapi pihak Kemenag berharap sebelum berangkat haji yang pertama proses pembuatan dan penerbitan paspor telah benar-benar selesai. "Diharapkan sebelum puasa sudah selesai, karena proses untuk visa ke Arab Saudi harus sudah selesai sebelum 10 hari penerbangan pertama haji 2010," katanya.

Untuk kendala pembuatan paspor, menurutnya, kini tak ada lagi masalah. Tahun lalubanyak orang yang sudah punya paspor minta klaim ganti biaya pembuatan paspor.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FKKBIH), Qasim Shaleh, mengaku saat ini pembuatan paspor sejak 1 Juli terus berjalan dengan baik . Hingga saat ini beberapa daerah sudah banyak jamaahnya yang memiliki paspor. Salah satunya adalah wilayah Jawa Barat, dimana kuota jamaah hajinya adalah yang terbanyak, yakni 37 ribu jamaah. "Kemarin (Jumat, 2 Juli 2010) sudah sosialisasi di Jawa Barat tentang pembuatan paspor ini," katanya.

Jamaah KBIH Khazanah Mandiri yang dipimpinnya juga sebagian telah membuat paspor. Menurutnya tidak ada kendala dalam pembuatannya. "Alhamdulillah berjalan lancar," katanya.

Menurut Qasim, dalam pembuatan paspor haji, jamaah haruslah menyertakanbukti penyetoran dan nomor porsi keberangkatan tahun ini. Dan untuk itu mereka haruslah melunasi terlebih dahulu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Namun, hingga saat ini DPR RI belum juga memutuskan berapa harga yang harus dibayarkan.

"Dimohon sekali untuk segera mengumumkan BPIH sesuai janji DPR RI. Sampai saat ini masih digodok. Harusnya secepatnya DPR menyepakati berapa biaya resmi suapya segera ditandatangani presiden," jelasnya.

Setelah ada pengumuman BPIH ini, barulah ada kepastian keberangkatan jamaah haji. Dan calon jamaah haji bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan tahun ini. Setelah itu, mereka bisa melunasi BPIH dan mendapatkan bukti setoran. "Saat ini baru jamaah yang memiliki nomor porsi awal yang bisa buat paspor, yang nomor porsinya susulan boleh buat paspornya nanti setelah BPIH diumumkan," katanya.Ia menegaskan kabarnya Menag akan segera memutuskan BPIH dalam minggu ini. Namun kenyataannya kepastian berapa angka BPIH belum bisa didapatkan.

Walaupun begitu, ada KBIH yang berinisiatif membuat paspor sendiri. Uangnya mereka ambil dari masing-masing kantong jamaah haji. Mereka tentu saja berharap ada pengembalian biaya. Namun, mereka mengaku belum mendapatkan informasi mengenai tidak adanya pengembalian biaya.

Sementara untuk haji khusus, pembuatan dan penerbitan paspor menjadi tanggung jawab pihak perusahaan biro perjalanan haji dan pihak yang bersangkutan. Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (HIMPUH), Muhammad Wahyu mengatakan, pihaknya maupun travel lainnya tidak ada masalah dalam pembuatan paspor haji ini. Sebab, sebagian dari jamaah mereka sudah memiliki paspor.

Untuk biaya, lanjutnya, sama saja dengan calon jamaah haji reguler. Haji khusus untuk membayar paspor haji diambil dari dana calon jamaah bukan termasuk paket haji, kecuali untuk paket VIP. Normalnya, untuk pembuatan cukup waktu tiga hari. Tetapi, satu hari pun bisa jika mendesak, tentunya dengan harga berbeda, ied bibid.

More about → Pengurusan Paspor Haji Telah Dimulai