Syariat Islam Dalam Bingkai NKRI Perspektif PKS

Rapimnas Partai Keadilan Sejahtera 2007
Nilai-nilai Islami Harus Terpancar

BANDUNG, (PR).-
Cara pandang sejumlah pihak yang takut terhadap penerapan syariat Islam harus segera diubah. Nilai-nilai Islami itu, harusnya terpancar melalui perilaku para pemimpin, sehingga menjadi hal yang tidak lagi menyeramkan, bahkan membawa kedamaian di Indonesia.

KETUA MPR RI Hidayat Nurwahid menjelaskan tentang "Penerapan Syariat Islam dalam Bingkai NKRI Menurut Perspektif Partai Keadilan Sejahtera" di Hotel Putri Gunung Jln. Lembang Kab. Bandung Barat, Rabu (29/8).* RIRIN NF/"PR"

Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, ketika ditemui usai membuka Semiloka ”Penerapan Syariat Islam Dalam Bingkai NKRI menurut Perspektif PKS” di sela kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PKS di Hotel Putri Gunung Lembang Kab. Bandung Barat, Rabu (29/8).

”Untuk menghilangkan ketakutan sejumlah pihak terhadap penerapan syariat Islam, maka dibuktikan lewat perilaku para pemimpin. Di antaranya, tidak melakukan korupsi dan tetap santun serta modern dalam koridor norma-norma,” ujarnya. Rapimnas dibuka Presiden PKS Tifatul Sembiring dan dihadiri sejumlah kader PKS, diantaranya Menteri Pertanian Anton Apriantono dan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari.

Tak ada ketakutan

Hidayat mengklaim, perilaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami, banyak dipraktikkan para kader PKS. ”Lewat perilaku, kita bisa menerangkan bahwa syariat itu hal yang baik dan sesungguhnya bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kemajemukan masyarakat,” ujarnya.

Lewat perilaku sesuai syariat Islam yang dilakukan terus-menerus, kata Hidayat, maka tidak akan ada lagi ketakutan dari sejumlah kalangan yang merasa didiskriminasikan. ”Jangan melakukan dikotomi terhadap syariat yang mencerminkan perilaku Islami. Kalau masih ada yang takut akan syariat Islam, berarti dia yang menginginkan perpecahan NKRI,” katanya.

Sementara itu, Al-Muzammil Yusuf (anggota DPR Komisi III) yang berbicara dalam semiloka, menegaskan, nasionalisme Indonesia dan NKRI adalah dua produk sejarah perjuangan Muslimin Indonesia, dengan berbagai latar belakang partai dan ideologinya. ”Maka, terbuka ruang perubahan dinamis yang memungkinkan untuk diberi warna Islam serta mengandung nilai-nilai kebaikan universal. Di sinilah dituntut optimalisasi peran dakwah dalam segenap aspeknya,” ujarnya.

Ketika reformasi berjalan seperti saat ini, maka pewarnaan terhadap nasionalisme tidak berbeda dengan pewarnaan terhadap perjuangan panggung demokrasi di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. ”NKRI merupakan satu wilayah politik berdaulat dengan mayoritas penduduknya Muslim. Hal itu menjadi kesempatan bagi para pemimpin, untuk mengisi kegiatan pemerintahan lewat kebijakan dengan nilai-nilai Islami yang terpancar dalam syariat Islam,” ujar Muzzammil. (A-158