Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Cimahi

Akhir 2007, Kota Cimahi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi pada 17 Oktober 2007.

Sebagai hajatan akbar rakyat, yang menarik perhatian dalam proses pilkada di Kota Cimahi adalah perilaku pemilih sebagai stakeholder (pemegang saham) yang akan menjadi penentu -voter is determinator- kemenangan dan kekalahan seorang calon kepala daerah dalam proses pilkada. Karakteristik pemilih semacam apa yang terdapat dalam masyarakat Kota Cimahi, apakah emotional voters atau rational voters?

Kepada siapakah pemilih menjatuhkan pilihannya? Tidak seorang futurolog politik pun yang dapat memastikan hal ini. Adnan Mursal, penulis buku Political Marketing: Strategi Menenangkan Pemilu, terbitan tahun 2004, menguraikan sejumlah orientasi pemilih dalam pemilu.

Pertama, orientasi agama. Orientasi sosioreligius sangat berkorelasi terhadap perilaku pemilih. Pemilih yang santri akan cenderung memilih calon yang diusung partai berlabel agama, sedangkan pemilih yang abangan akan cenderung memilih calon yang diusung partai berlabel nasionalis. Kedua, orientasi kelas sosial dan kelompok sosial. Lapisan sosial masyarakat di tingkat bawah akan cenderung memiliki pilihan politik berbeda dengan lapisan sosial masyarakat tingkat menengah dan atas.

Ketiga, faktor kepemimpinan. Pemilih akan cenderung mendasarkan pilihannya pada pertimbangan apakah calon kepala daerah memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang visioner atau tidak. Keempat, faktor identifikasi. Perilaku pemilih akan mempertimbangkan apakah calon kepala daerah memiliki identitas yang sama dengan identitas pemilih. Identitas ini bisa berupa persamaan politik, ekonomi, atau sosial budaya.

Kelima, orientasi isu atau program. Orientasi pemilih akan melihat apakah program yang ditawarkan calon kepala daerah menguntungkan atau justru merugikan dirinya. Keenam, orientasi kandidat. Pemilih akan melihat track record (rekam jejak), kompetensi, moralitas, mentalitas, popularitas, dan kinerja kandidat. Orientasi pemilih akan mempertimbangkan apakah kandidat berasal dari kalangan birokrat, pengusaha, tokoh masyarakat, ataupun TNI/Polri.

Ketujuh, kaitan dengan peristiwa. Pemilih cenderung akan bersimpati dan memilih kandidat yang dicitrakan dalam kondisi "menderita" karena "disiksa" oleh rezim yang berkuasa. Model perilaku pemilih

Dalam menganalisis perilaku pemilih dapat digunakan tiga model, yaitu model sosiologis, psikologis, dan rasional (Asfar, 2006).

Pertama, model sosiologis. Di lingkungan ilmuwan sosial di Amerika Serikat, model sosiologis awalnya dikembangkan oleh mazhab Columbia, yaitu The Columbia School of Electoral Behavior. Model ini menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh sangat signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Model sosiologis dilandasi pemikiran bahwa perilaku pemilih dalam tanggapan politiknya adalah status sosio-ekonomi dan afiliasi sosioreligius. Model ini mendasarkan diri pada ikatan sosial pemilih dari segi etnik, ras, agama, keluarga, dan hubungan emosional yang dialami pemilih secara historis.

Kedua, model psikologis. Model psikologis ini dikembangkan oleh mazhab Michigan, The Michigan Survey Research Center. Model ini melihat sosialisasi dan internalisasi sebagai determinasi dalam menentukan perilaku politik pemilih, bukan hanya karakteristik sosiologis. Model ini menjelaskan bahwa sikap pemilih merupakan refleksi dari kepribadian seseorang, yang menjadi variabel cukup menentukan dalam memengaruhi perilaku politik pemilih. Model ini memprioritaskan tiga pilar psikologis, yaitu ikatan emosional pada partai politik, orientasi terhadap isu/program, dan orientasi terhadap kandidat/calon.

Ketiga, model pilihan rasional (rational choice). Model ini ingin melihat perilaku pemilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Mayoritas pemilih biasanya selalu mempertimbangkan faktor untung rugi dalam menentukan pilihannya terhadap calon yang dipilih. Seorang pemilih rasional adalah pemilih yang menghitung untung rugi tindakannya dalam memilih calon. Sebuah pilihan tindakan dikatakan menguntungkan bila ongkos yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil dari tindakan tersebut lebih rendah daripada hasil tindakan itu sendiri. Sebaliknya, sebuah tindakan disebut rugi bila ongkos untuk mendapatkan hasil itu lebih tinggi nilainya ketimbang hasil yang diperoleh. Menuju "rational voters"

Dalam konteks Kota Cimahi, berdasarkan pengamatan penulis, sebagian besar pemilih masih tergolong emotional/traditional voters (pemilih emosional/tradisional) dibandingkan dengan rational/modern voters (pemilih rasional/modern). Meskipun secara geografis sebagian besar wilayah Kota Cimahi dikategorikan perkotaan, perilaku pemilih masih sangat kental dengan pertimbangan emosional-tradisional ketimbang pertimbangan rasional.

Oleh karena itu, menyongsong pilkada Kota Cimahi yang akan digelar, seluruh pihak harus berupaya mencerdaskan dan mengkritiskan masyarakat agar tercipta pemilih rasional yang dapat menunjang kuantitas dan kualitas keberhasilan penyelenggaraan pilkada. Pendidikan kritis pemilih melalui civic education, voter education, dan voter information sudah saatnya dilakukan dengan memerhatikan substansi dan metodologi dalam menyelenggarakan pendidikan kritis pemilih.

Jurgen Habermas dalam bukunya, Toward a Rational Society (1989), membedakan dua jenis rasionalisasi politik pemilih. Pertama, rasionalisasi dari bawah (from below), yaitu rasionalisasi pemilih yang berkembang secara alamiah di kalangan masyarakat akar rumput tanpa ada komando dari atas. Kedua, rasionalisasi dari atas (from above), yaitu rasionalisasi pemilih yang dikendalikan atau didesain dari atas oleh kelompok-kelompok elite dalam konteks politik massa.

Dengan demikian, dalam rangka menuju pada pemilih rasional di Kota Cimahi, hal itu diserahkan kepada seluruh stakeholder, apakah akan memulai dari atas atau bawah. Hemat penulis, dua jalan sekaligus bisa digunakan oleh masyarakat Kota Cimahi dalam rangka mewujudkan komunitas pemilih rasional yang cerdas dan kritis. Hal itu akan mendukung kesuksesan pelaksanaan pilkada serta mampu mendorong melahirkan kepala daerah yang berpengalaman dan berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat. AGUS SUBAGYO Ketua Pusat Kajian Kepemerintahan dan Kemasyarakatan (PK3) FISIP Unjani, Cimahi

http://kompas.com/kompas-cetak/0706/27/Jabar/23458.htm