Hidayat Menolak Undangan Malaysia

Ketua MPR Hidayat Nurwahid menolak undangan Pemerintah Malaysia untuk menghadiri HUT negara itu pada 31 Agustus mendatang. Penolakan itu sebagai bentuk protes atas kekerasan kepada warga Indonesia termasuk TKI.

Ia mengatakan, sikap penolakan itu telah ditunjukkan pula pada saat diundang makan oleh Menteri Menlu Malaysia Syed Hamid Albar dalam kunjungan ke Jakarta, beberapa hari lalu.

"Saya lebih memilih menjenguk Pak Donald Pieter Colopita di rumah sakit daripada makan siang bersama Menlu. Saya sampaikan terima kasih atas undangan. Saya lebih memilih menjenguk Pak Donald di rumah sakit yang dipukuli aparat Malaysia secara biadab," katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/8) malam.

"Saya katakan mulut saya tidak bisa menelan makanan dan duduk bersama makan siang ketika saudara kita dipukuli secara biadab oleh aparat
Malaysia. Saya menyesalkan Malaysia tidak tegas menyampaikan maaf. Sebagai sesama negara serumpun, apa sulitnya minta maaf?"

Tokoh PKS ini juga mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap Malaysia agar tidak terus-menerus dilecehkan. "Malaysia harus memberi kompensasi kepada sudara-saudara kita yang jadi korban kekerasan aparat Malaysia," tambahnya.

Bukan hanya bertindak tegas, ujar Nurwahid, Pemerintah RI juga harus berani mengevaluasi hubungan diplomatik dengan negara serumpun itu. Sikap tegas itu untuk menegakkan harga diri bangsa.

Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla juga menunjukkan sikapnya secara bijak sesuai perkembangan di dalam negeri. Mengenai aksi demonstrasi, termasuk munculnya ancaman melakukan sweeping terhadap warga Malaysia yang ada di Tanah Air dan ancaman menasionalisasi perusahaan negara itu di Indonesia, Hidayat menyatakan aksi unjuk rasa wajar sebagai bentuk kemarahan masyarakat.

"Kalau dalam bentuk demonstrasi itu kita bisa pahami. Namun kita tidak boleh membalas kebiadaban dengan kebiadaban yang lain. Kita harus tunjukkan bahwa kita bangsa yang beradab."

Dalam kaitan ini, kata Nurwahid, demonstrasi atau unjuk rasa diperlukan. "Tetapi sweeping tidak diperlukan. Demonstrasi diperlukan," tegasnya lagi.

Munculnya aksi kekerasan terhadap warga Indonesia di Malaysia, kata Nurwahid seharusnya juga menjadi introspeksi bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah dan perusahaan Indonesia harus memberi upah yang layak kepada tenaga kerja agar tidak mencari pekerjaan di luar negeri.