Tak Sehat, Koalisi 20 Parpol Lebih

Pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta yang hanya memunculkan dua pasangan calon, yaitu Adang Daradjatun-Dani Anwar yang disokong PKS dan Fauzi Bowo-Prijanto yang didukung koalisi raksasa 20 partai politik dinilai mengurangi makna demokrasi.

Padahal, pelaksanaan pilkada DKI merupakan salah satu parameter proses politik yang disorot secara nasional. "Bayangkan kalau proses politik seperti pilkada DKI itu ditiru dalam pilpres mendatang, atau pilkada di tempat lain," kata peneliti senior The Habibie Centre (THC) Andrinof Chaniago di Jakarta kemarin.

Menurut dia, koalisi parpol yang terbangun dalam pilkada DKI telah mengarahkan demokrasi kepada kebuntuan, bahkan pembusukan. Sebab, proses itu telah menutup peluang bagi masuknya figur-figur potensial yang sebenarnya juga dapat menjadi alternatif pilihan masyarakat. "Kecenderungan ini harus dicegah agar jangan sampai terjadi lagi," ujarnya.

Pembahasan revisi paket RUU Bidang Politik, beber dia, dapat menjadi pintu masuk untuk itu. Misalnya, membatasi jumlah minimum dan maksimum gabungan partai untuk syarat pengajuan bakal calon. "Jadi, jangan hanya membatasi jumlah suara sah bagi partai-partai untuk mengajukan calon," tegasnya. (lihat grafis)

Andrinof menyampaikan, suara partai yang bergabung tidak boleh lebih dari lima dan akumulasi suara sahnya tidak melebihi 30 persen. "Jadi, tidak boleh lagi ada koalisi sampai 20 parpol. Itu tidak sehat," katanya.

Tak hanya itu, tambah dia, pengajuan calon juga harus didorong minimal oleh gabungan dua parpol. Meskipun ada parpol yang telah mencapai batas minimal untuk mengajukan pasangan calon, jelas dia, parpol tersebut tetap harus menggandeng paling tidak satu parpol lain.

"Tidak boleh main sendiri. Ini untuk mengakomodasi realitas masyarakat Indonesia yang sangat plural," katanya. Selain itu, mekanisme tersebut akan membantu penyederhanaan jumlah parpol di Indonesia yang sangat banyak secara alamiah dan bertahap.

Menurut Andrinof, sistem pemilu dan pilkada saat ini masih memberikan tembok pemisah antara elite dan masyarakat. Bahkan, lanjut dia, para politisi terkesan seperti sengaja diberi peluang besar untuk menjadikan partai politik sebagai mesin pencari uang demi kantong pribadi.

Bahkan, partai politik tak jarang hanya difungsikan sebagai kendaraan sewaan bagi pemburu jabatan kepala pemerintahan, mulai calon presiden hingga calon bupati dan wali kota. "Pilkada DKI, dalam banyak hal, memperlihatkan kondisi yang sangat mengecewakan itu," tandasnya.