PKS Depok : Interpelasi itu tidak Perlu

Krisis Depok
Fraksi PKS: Interpelasi Tidak Diperlukan Lagi


Laporan Wartawan Kompas R Adhi Kusumaputra




DEPOK, KOMPAS- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan tetap pada pandangan awal bahwa rapat interpelasi DPRD Depok hari Rabu (13/12) tidak perlu digelar. Dalam penjelasannya kepada pers, Selasa (12/12), Qurtifa Wijaya, juru bicara Fraksi PKS DPRD Depok mengungkapkan tiga alasan fraksi itu menyampaikan pendapat tersebut.

Pertama, usulan diadakan rapat interpelasi setelah lima fraksi mengajukan surat ke Mahkamah Agung (MA) pada 20 November 2006 lalu. Ini menunjukkan ada kerancuan pada DPRD Depok. Menurut Qurtifa, DPRD melalui pandangan hukum lima fraksi terhadap kebijakan Wali Kota yang disampaikan dalam rapat paripurna 6 November 2006 telah menyampaikan kebijakan yang dipermasalahkan tersebut. DPRD membuat kesimpulan yang menyatakan bahwa Wali Kota Nur Mahmudi telah melakukan pelanggaran.

Menurut pandangan Fraksi PKS, penggunaan Hak Interpelasi atau meminta keterangan Wali Kota tidak diperlukan lagi. Karena subtansi persoalan yang dimasalahkan sudah disampaikan oleh lima
fraksi dan keputusan atau pendapat tentang hal tersebut telah diputuskan. “Sehingga untuk apa lagi ada rapat interpelasi?” tanyanya.

Kedua, Fraksi PKS menilai, secara subtansial persoalan yang disampaikan lima fraksi di DPRD tidak cukup dijadikan alasan untuk menggelar rapat paripurna interpelasi. Persoalan-persoalan tersebut sudah cukup dibahas dan dapat diselesaikan melalui rapat kerja antara eksekutif dan legislatif. Hal-hal tersebut menurut Fraksi PKS, sebenarnya perbedaan pendapat yang bisa diselesaikan dengan baik dengan meminta pendapat dan berkonsultasi dengan institusi terkait. Bila memang ada yang tidak tepat, bisa dilakukan koreksi bersama.

Ketiga, Fraksi PKS berpendapat usulan penggunaan interpelasi oleh DPRD merupakan langkah yang tidak membantu membangun suasana kondusif dan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di Kota Depok.

Fraksi PKS mendorong agar eksekutif dan legislatif segera membangun komunikasi dan kebersamaan, serta duduk bersama mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan pembangunan di Kota Depok. “Kami harap semua pihak fokus terhadap agenda-agenda pemerintahan seharusnya lebih diutamakan, daripada membangun konflik yang tidak produktif. Fraksi PKS menyarankan agar rapat koordinasi antara eksekutif dan legislative segera dihidupkan lagi. Fraksi PKS berharap baik Walikota maupun pimpinan dewan dapat mengambil inisiatif untuk menggelar rapat bersama ini,” kata Qurtifa.
www.pksplus.com