PKS Siapkan Kader Hadapi Pilpres 2009

BANDUNG – Seluruh partai besar sudah berbenah dan menyiapkan strategi menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan sudah menyiapkan kadernya untuk tampil pada perebutan kursi presiden.

Presiden PKS Tiffatul Sembiring mengatakan, kader tersebut baru akan dimunculkan bila target perolehan suara sebesar 20 persen tercapai pada pemilu legislatif tahun 2009. Namun, rasa percaya diri PKS tumbuh setelah memenangkan pilkada di beberapa daerah.

"Kesuksesan PKS pada pilkada di beberapa daerah mempengaruhi target pemilu. Makanya, kami berpeluang untuk mencalonkan kader pada pilpres nanti. Tentu saja dengan catatan, target perolehan suara sebesar 20 persen pada pemilu legislatif tercapai. Namun, kita juga membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai manapu,” kata Tiffatul usai Rapimnas PKS di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jabar, Kamis (30/8/2007).

Disinggung rencana electoral threshold sebesar 3 persen bagi kandidat independent pada pilkada, Tifatul mengaku mendukungnya. Menurut dia, PKS tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dengan adanya electoral threshold sebesar 3 persen, kualitas demokrasi di Indonesia bisa ditingkatkan.

"Untuk itu, kami mendorong mendagri baru agar segera menyelesiakan paket RUU politik dan revisi UU No 32/2004, tentang pemerintahan daerah," tandas Tiffatul.

Rapimnas PKS sendiri menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya usulan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dalam penilaian PKS, sistem presidensial yang dipakai selama ini, ternbukti tidak berjalan efektif untuk menyelesaikan masalah bangsa. Menurut Tifatul, rencana tersebut akan dibawa pada sidang majelis syuro PKS.

"Ada usulan dari berbagai daerah bahwa sistem parlementer bisa dipertimbangkan menjadi wacana alternatif dalam sistem pemerintahan kita. Sebab, hal tersebut sesuai dengan kemajemukan masyarakat kita. Ini masalah krusial, sehingga akan kami bahas dalam sidang majelis syuro PKS. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan amandemen Undang-Undang (UUD) 1945," jelas Tifatul.

Tifatul menambahkan, dengan sistem parlementer, partai yang menang yang akan berkuasa di pemerintahan sehingga pemerintah akan lebih solid karena unsur pendukungnya satu tujuan. Sementara sistem presidensial, lanjut dia, masih tidak jelas. Meski presiden didukung oleh koalisi beberapa partai, kata dia, tujuannya masih tidak sama, sehingga pemerintah sulit bersatu.

"Memang, sistem parlementer juga ada kelemahannya, yaitu terjadinya perubahan yang mudah di tubuh pemerintahan karena belum ada partai mayoritas. Namun, saya kira tidak ada salahnya saat ini kita jadikan sebuah wacana alternatif. Sementara untuk pembahasan paket RUU politik, terutama sistem pemilu yang akan diterapkan pada tahun 2009, kami menilai sistem proporsional bisa mewakili aspirasi masyarakat," tandas Tifatul. okezone