PKS Temukan Indikasi Kecurangan Pilkada

PKS DKI Jakarta menemukan indikasi kecurangan dalam proses pendaftaran pemilih untuk Pilkada. Setelah pengurus PKS di tingkat ranting melakukan pengecekan Data Pemilih Sementara (DPS) di Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan secara serentak di seluruh DKI Jakarta, Sabtu (16/6) ditemukan adanya kekacauan data pemilih.

"Kami menemukan di sebagian besar kelurahan rata-rata 30 persen kader PKS tidak terdaftar. Bahkan ada yang sampai 70 persen," papar anggota Tim Sukses Adang-Dani, Rois Hadayana Syaugie di Media Center Adang-Dani, di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (18/6).

Rois menyampaikan, pada Sabtu (17/6) DPW PKS menginstruksikan seluruh pengurus DPRa (Dewan Pengurus Ranting) mengecek secara random nama sekitar 100 kader per kelurahan, apakah tercantum atau tidak dalam DPS. Hasil temuan menunjukkan banyak wilayah-wilayah di mana PKS menang pada Pemilu tahun 2004, nama kader tidak tercantum di DPS.

"Kami curiga, tidak tercantumnya nama-nama kader PKS ini merupakan kerja sistematis untuk menghilangkan hak suara kader dan konstituen PKS calon pemilih Adang-Dani," tutur Rois yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Pengecekan di 160 PPS yang berhasil direkap, rata-rata dari 100 kader, ada 31 persen yang tidak tercantum sebagai calon pemilih. Beberapa contoh persentase tidak tercantumnya nama kader, misalnya: Kelurahan Tanah Tinggi-Johar Baru, dari 100 kader 45% tidak terdaftar. Bahkan di Kelurahan Cipete Utara, dari 100 kader yang dijadikan sampel pengecekan 72% tidak terdaftar.

"Kami menanggapi ini secara serius dan kalau tidak ada upaya yang berarti untuk menyelesaikannya, kami akan melaporkan pelaksana Pilkada ke Polda Metro Jaya," tutur Rois.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Ir. Triwisaksana MSc, di tempat yang sama mengatakan, mengingat masih banyaknya kader PKS yang tidak terdaftar meskipun sudah mendaftar, PKS meminta KPUD menambah waktu pendaftaran bagi warga yang berhak namun belum tercantum namanya di DPS.

"KPUD harus menambah waktu pendaftaran, karena ada potensi 31% dari 5,6 juta pemilih atau sekitar 1,7 juta warga yang kehilangan hak pilihnya, yang sangat mungkin adalah calon pemilih Adang-Dani," ujar pria yang biasa dipanggil Sani ini.

Menurut rencana, Senin (19/6) Tim Sukses Adang-Dani akan mendatangi KPUD untuk menyampaikan temuannya dan meminta KPUD menyelesaikan persoalan ini dengan jurdil. Di antaranya dengan memberi kesempatan kepada mereka yang tidak terdaftar karena kesalahan pendataan dapat ikut dalam Pilkada. Hal ini sekaligus untuk mensukseskan program KPUD meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar Agustus mendatang.( mh habib shaleh/Cn08 )

http://suaramerdeka.com/