PKS Kumpulkan Bukti Mobilisasi PNS

GUBERNUR Sutiyoso menegaskan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta harus bersikap netral di pilkada Agustus nanti. Dia menegaskan, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi agar para PNS tidak menjadi tim sukses kandidat meski tetap harus menggunakan hak politiknya.

Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso, tegas menyebut PNS tidak boleh terlibat pada kampanye salah satu cagub. "Instruksi saya netral. Silahkan pilih siapa saja. Logikanya (masuk tim sukses) tak boleh, kan netral," tandasnya Laki-laki asal Semarang.

Sebelumnya, anggota Tim Advokasi Pilkada DPW PKS Jakarta Rois Hadayana Syaugie menyatakan sudah ada indikasi mobilisasi PNS untuk mendukung salah satu cagub. Bahkan, Rois mengaku memiliki bukti kuat indikasi ini. Salah satu contohnya adalah kedatangan beberapa pejabat pemprov yang hadir dalam acara sosialisasi pasangan cagub. Rois menilai kehadiran para pejabat pemprov pada acara itu tidak relevan dan menunjukkan indikasi mobilisasi PNS. "Acara itu diselenggarakan LSM, bukan pemprov," ujarnya. Laki-laki berkacamata ini juga mencium indikasi keterlibatan para PNS menjelang pilkada semakin menguat.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini bahkan menyebut pihaknya memiliki dokumentasi keberadaan para pejabat dan PNS Pemprov DKI yang tidak pada tempatnya selama sosialisasi pilkada belakangan ini.

Keberpihakan PNS pada salah satu cagub dikhawatirkan akan berbuntut panjang. Seperti penggunaan APBD untuk sebuah program pemprov namun diselipi sosialisasi cagub misalnya. Bukan itu saja, penggunaan fasilitas negara juga dinilai sangat rawan terjadi dengan keberpihakan PNS. "Yang paling berbahaya, setelah pemilihan muncul reward and punishment yang tak profesional," ujar Rois. Salah satunya penentuan jenjang karier dan kepangkatan.

Di tempat terpisah sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta Achmad Suaidy justru punya pendapat berbeda. Menurutnya, hingga kemarin belum terlihat adanya mobilisasi PNS mendukung salah satu cagub. "Kalau hanya datang saat sosialisasi kan nggak masalah. Itu bukan berarti mobilisasi," ujarnya.

Suaidy sepakat jika para cagub tidak boleh menggunakan fasilitas negara. "Secara pribadi boleh saja mendukung. Tapi, untuk penggunaan fasilitas negara itu tidak boleh," pungkasnya.



Indopos