PKS Paparkan Platform Pendidikan

Pendidikan bukan hanya persoalan mengajar saja, tetapi menyangkut hal-hal membina, mengarahkan dan mengembangkan potensi masyarakat. Aspek moralnya pun tersentuh sehingga outputnya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.

PK-Sejahtera Online: Dalam rangka mensosialisasikan platform pendidikan PKS, Departemen Pendidikan DPP PKS menyelenggarakan Diskusi Kebijakan Pendidikan. Gambaran yang utuh tentang otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu tujuan yang dicapai dalam diskusi ini.

Diagendakan, diskusi yang akan dialangsungkan pada Sabtu(2/6) di Komplek Bidakara Ruang Bima lantai 2 Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan menghadirkan para pembicara dari kalangan Anggota Legislatif DPR RI asal PKS seperti Mustafa Kamal, SS, Ketua Departemen Pendidikan PKS Fami Alaydroes, MM, M.Ed, Pakar Pendidikan serta penyelenggara pendidikan pusat dan daerah.

Dalam diskusi yang akan dimulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 wib itu akan dipaparkan platform kebijakan pendidikan PKS, pemahaman kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan daerah, pemahaman agenda perjuangan pendidikan Fraksi PKS serta studi kasus mengenai Kebijakan Pendidikan Daerah di Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

Sebelumnya, Ketua Departemen Pendidikan DPP PKS Fahmi Alaydroes juga menjadi pembicara dalam semiloka pendidikan di Jawa Tengah. Dalam diskusi tersebut, Fami mengatakan, pendidikan yang berkeadilan harus mampu dirasakan menyeluruh, untuk masyarakat kota maupun desa.

"Pendidikan mestinya dapat diakses oleh orang normal maupun yang abnormal, dapat dirasakan oleh yang kaya maupun miskin. Hal tersebut menjadi perhatian PKS," paparnya di Semarang.

Fahmi menambahkan, istilah pendidikan yang dimaksud bukan hanya persoalan mengajar saja, tetapi menyangkut hal-hal membina, mengarahkan dan mengembangkan potensi masyarakat. Aspek moralnya pun tersentuh sehingga outputnya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat pula.

"Output dari peserta didik seharusnya dapat menjadi problem solver dalam menghadapi permasalahan bangsa. Bukan malah menjadi problem maker," tambah Fahmi.